TERNATE, KOWAR.CO.ID-Maluku Utara masih mempertahankan status sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Namun, di balik capaian yang selama ini menjadi kebanggaan daerah, data terbaru menunjukkan sinyal yang tidak bisa diabaikan. Mesin pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mulai kehilangan momentum.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai puncaknya sebesar 41,36 persen pada Triwulan III 2025. Setelah itu, laju pertumbuhan terus mengalami perlambatan menjadi 29,81 persen pada Triwulan IV 2025, kemudian turun lagi menjadi 19,64 persen pada Triwulan I 2026, dan 15,35 persen pada Triwulan II 2026.
Artinya, hanya dalam waktu tiga triwulan, laju pertumbuhan ekonomi terkoreksi sekitar 26,01 poin persentase. Meski masih berada jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran lima persen, tren penurunan tersebut menunjukkan akselerasi ekonomi Maluku Utara mulai melemah.
Dosen Ekonomi Universitas Khairun (Unkhair), Mukhtar Adam, menilai perlambatan tersebut bukan berarti ekonomi Maluku Utara sedang mengalami kontraksi atau resesi. Aktivitas ekonomi masih tumbuh positif, namun kecepatan pertumbuhannya terus menurun.
“Yang perlu dibaca bukan hanya besarnya angka pertumbuhan, tetapi arahnya. Ketika pertumbuhan terus menurun dari triwulan ke triwulan, berarti momentum ekspansi ekonomi mulai melemah,” kata Mukhtar Adam kepada kowar.co.id, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, karakter pertumbuhan ekonomi Maluku Utara selama ini sangat ditopang oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan berbasis nikel. Struktur ekonomi seperti ini memang mampu menghasilkan pertumbuhan yang sangat tinggi ketika investasi, produksi, dan ekspor meningkat. Sebaliknya, ketika sektor utama tersebut mulai melambat, dampaknya langsung tercermin pada angka pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ini menunjukkan struktur ekonomi Maluku Utara masih sangat bergantung pada satu mesin pertumbuhan. Selama diversifikasi belum kuat, fluktuasi seperti ini akan terus berulang mengikuti siklus komoditas,” ujarnya.
Mukhtar mengingatkan bahwa perlambatan pertumbuhan tidak dapat disederhanakan sebagai akibat dari kebijakan satu pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi banyak faktor, mulai dari pergerakan harga nikel di pasar internasional, permintaan ekspor, investasi swasta, hingga kebijakan fiskal dan moneter pemerintah pusat.
“Perlu analisis yang komprehensif. Pemerintah daerah memang memiliki peran dalam menciptakan iklim investasi dan pembangunan, tetapi variabel ekonomi Maluku Utara juga sangat dipengaruhi dinamika industri nikel dan kondisi ekonomi global,” katanya.
Ia menilai tantangan terbesar pemerintah daerah saat ini bukan lagi mengejar pertumbuhan yang tinggi semata, melainkan membangun kualitas pertumbuhan. Ketergantungan yang besar terhadap sektor ekstraktif perlu diimbangi dengan penguatan sektor-sektor produktif lain agar ekonomi daerah lebih tahan terhadap gejolak eksternal.
Sektor pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM dinilai harus menjadi sumber pertumbuhan baru. Diversifikasi ekonomi dinilai penting agar manfaat pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka produk domestik regional bruto (PDRB), tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Secara statistik, Maluku Utara memang masih berada di posisi teratas dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, bagi para ekonom, arah tren sering kali lebih penting dari pada besarnya angka.
Penurunan laju pertumbuhan selama tiga triwulan berturut-turut menjadi sinyal bahwa fondasi pertumbuhan perlu diperkuat agar keunggulan ekonomi daerah tidak hanya bersifat sesaat, tetapi berkelanjutan dalam jangka panjang. (Tim)
Tinggalkan Balasan