TERNATE, KOWAR.CO.ID-Pelaksanaan agenda reses perdana Anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan (Dapil) II, yang meliputi Kecamatan Ternate Selatan dan Pulau Moti, pada Januari 2026 menuai sorotan.
Pasalnya, agenda reses yang semestinya menjadi ruang bagi anggota DPRD untuk menemui dan menyerap aspirasi masyarakat Pulau Moti tersebut diduga justru dilaksanakan di salah satu rumah milik anggota DPRD berinisial AS di Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Selatan.
Dugaan itu mencuat setelah beredar dokumentasi foto yang memperlihatkan sejumlah pihak dalam sebuah kegiatan yang diduga berkaitan dengan agenda reses DPRD Dapil II.
Dalam dokumentasi tersebut terlihat sejumlah anggota DPRD Kota Ternate dari Dapil II bersama Lurah Tafaga, Ade Samsudin.
Kondisi tersebut kemudian mendapat sorotan dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gabungan Insan Pers (GIPERS) Provinsi Maluku Utara, Iskar Mansur.
Iskar menyayangkan apabila dugaan tersebut benar terjadi. Menurutnya, reses bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum penting bagi anggota DPRD untuk turun langsung menemui masyarakat, menyerap aspirasi, sekaligus mengetahui persoalan yang dihadapi warga di daerah pemilihannya.
“Kalau benar seperti itu, masyarakat Pulau Moti hanya dibohongi. Reses seharusnya dilakukan langsung dengan masyarakat, bukan dibuat dengan desain tersendiri,” kata Iskar kepada media ini, Minggu (13/9/2026).
Sebagai putra Pulau Moti, Iskar mengaku sangat menyayangkan apabila praktik tersebut benar terjadi. Ia menilai anggota DPRD yang mewakili Dapil II memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan agenda reses benar-benar menyentuh masyarakat di wilayah konstituennya.
“Sebagai putra Pulau Moti, saya juga sangat sesalkan sikap dan praktik seperti ini jika memang benar terjadi,” ujarnya.
Menurut Iskar, masyarakat Pulau Moti memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil mereka di DPRD. Karena itu, pelaksanaan reses harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.
Ia meminta DPRD Kota Ternate memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan reses tersebut agar tidak menimbulkan polemik dan dugaan bahwa masyarakat hanya dijadikan formalitas dalam memenuhi agenda reses, pungkas Iskar. (Tim)
Tinggalkan Balasan