TERNATE, KOWAR.CO.ID- APBD Perubahan (APBD-P) Kota Ternate 2026 tidak membuka ruang untuk program baru. Pemerintah daerah justru mengarahkan ruang fiskal yang tersedia untuk membayar kewajiban lama, termasuk utang kepada pihak ketiga yang nilainya mencapai sekitar Rp 26 miliar.
Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, mengatakan arah kebijakan tersebut disampaikan pemerintah daerah dalam pembahasan APBD-P. DPRD, kata dia, mengapresiasi langkah pemerintah mulai menyelesaikan kewajiban yang hingga kini belum seluruhnya terealisasi.
“Niat pemerintah yang disampaikan ke torang, torang mengapresiasi hal itu karena ini menyangkut kepentingan pihak ketiga yang memang sampai saat ini belum terealisasi,” kata Rusdi kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Ternate, Senin (21/9/2026).
Menurut Rusdi, kewajiban kepada pihak ketiga yang masuk dalam pembahasan berada di kisaran Rp 26 miliar. Namun, pembayaran melalui APBD-P belum tentu mampu menutup seluruh kewajiban tersebut.
“Walaupun mungkin dia belum seratus persen, setidaknya ada pembayaran,” ujarnya.
Rusdi menegaskan, pemerintah tidak mengarahkan APBD-P untuk menambah program baru. Jika terdapat kebutuhan mendesak yang harus dibiayai, pilihannya adalah melakukan pergeseran anggaran dari program yang telah direncanakan.
“Kalau ada program baru berarti pergeseran program. Bisa saja pergeseran antar-anggaran. Namun ini kan kita belum bahas di APBD ini, nanti kita lihat skema yang lebih terperinci seperti apa,” katanya.
Artinya, sejumlah program yang sebelumnya direncanakan tetapi belum terlaksana berpotensi dievaluasi. Anggarannya dapat digeser untuk membiayai kebutuhan yang dinilai lebih prioritas, termasuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga.
“Mungkin program-program yang prioritas yang belum terlaksana. Jadi mungkin ada yang dikorbankan,” ujar Rusdi.
Terkait rancangan APBD-P yang disebut mencatat surplus sekitar Rp 1,3 Miliar, Rusdi mengingatkan angka tersebut belum dapat dijadikan gambaran final kemampuan keuangan daerah.
Menurut dia, surplus tersebut masih berupa perhitungan dalam rancangan anggaran. Kemampuan fiskal daerah baru akan terlihat dari realisasi pendapatan dan belanja.
“Anggaran kan kita belum tahu nanti realisasinya seperti apa. Itu secara data memang dihitung di rancangannya ada surplus, cuma realisasi ini paling utama,” katanya.
Di sisi lain, Rusdi menyebut kebijakan pemerintah pusat yang akan menangani sebagian beban belanja pegawai pada tahun berikutnya dapat mengurangi tekanan terhadap APBD Kota Ternate.
“Setidaknya itu meringankan beban daerah dalam hal belanja pegawai. Karena memang kita tahu bersama bahwa APBD yang terserap besar itu di belanja pegawai,” katanya. (Tim)
Tinggalkan Balasan