TERNATE, KOWAR.CO.ID-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Rapat Koordinasi Pendidikan (Rakordik) sebagai forum evaluasi sekaligus konsolidasi program untuk memperkuat mutu, pemerataan dan transformasi pendidikan di Maluku Utara.
Rakordik mempertemukan kepala cabang dinas serta kepala sekolah SMA, SMK dan SLB dari berbagai wilayah di Maluku Utara. Forum ini menjadi ruang bagi sekolah menyampaikan langsung persoalan sarana prasarana, mutu pembelajaran hingga keterbatasan jaringan internet.
Persoalan sekolah rusak menjadi salah satu perhatian. Dinas Pendidikan memetakan kerusakan bangunan dalam tiga kategori, yakni ringan, sedang dan berat. Penanganannya dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas.
Ketua Panitia Rakordik Pendidikan, Hasanudin Ali, mengatakan prioritas ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan, jumlah siswa dan kondisi mutu sekolah.
“Sekolah yang paling rusak, kemudian siswanya banyak, itu menjadi perhatian. Berikutnya sekolah yang mutunya rendah dengan jumlah siswa banyak juga kita intervensi,” kata Hasanudin.
Menurut dia, seluruh sekolah tidak mungkin ditangani sekaligus karena keterbatasan anggaran dan kondisi geografis Maluku Utara. Karena itu, pemerintah telah membuat pemetaan agar penanganan dilakukan secara bertahap.
“Tidak mungkin kita selesaikan dalam satu waktu. Kita sudah ada mapping, tahun ini yang mana, tahun berikutnya yang mana,” ujarnya.
Selain bangunan, penguatan sarana teknologi juga menjadi bagian dari transformasi pendidikan. Dinas Pendidikan mencatat sebanyak 616 unit komputer disalurkan pada 2025 untuk 66 sekolah.
Pada 2026, pemerintah kembali mengadakan 375 unit komputer untuk 48 sekolah. Dengan demikian, total komputer yang diintervensi selama dua tahun mencapai 1.031 unit.
Komputer tersebut disiapkan untuk memperkuat proses pembelajaran sekaligus mendukung pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional di sekolah.
Namun, perangkat komputer belum sepenuhnya menjawab persoalan digitalisasi pendidikan. Sejumlah sekolah masih menghadapi keterbatasan jaringan internet, terutama di wilayah blank spot.
Pemerintah pusat telah menyiapkan bantuan jaringan bagi sekolah yang belum terjangkau internet. Dukungan juga mencakup penyediaan listrik bagi sekolah yang belum memiliki akses PLN, termasuk melalui panel surya.
Dinas Pendidikan juga menekankan pentingnya pembaruan Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan intervensi dan bantuan pemerintah kepada sekolah.
“Data Dapodik ini menjadi data pokok yang jadi nilai untuk setiap bantuan,” ujar Hasanudin.
Karena itu, sekolah diminta memastikan seluruh data yang masuk dalam Dapodik sesuai kondisi faktual. Kesalahan atau ketidaklengkapan data dapat memengaruhi pemetaan kebutuhan dan pengusulan bantuan.
Rakordik juga menghadirkan unsur pemerintah pusat untuk memperkuat sinkronisasi program pendidikan. Forum tersebut diharapkan tidak berhenti pada evaluasi, tetapi menghasilkan pemetaan kebutuhan yang lebih akurat dan langkah intervensi yang terukur.
Dengan kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri atas wilayah kepulauan, pemerataan akses pendidikan menjadi tantangan tersendiri.
Karena itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi bagian penting dalam mempercepat pemenuhan sarana, memperluas akses digital dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. (Tim)
Tinggalkan Balasan