TERNATE, KOWAR.CO.ID-Kinerja Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Ternate, Fathiyah Suma, kembali menjadi sorotan. Garda Muda Makayoa Kota Ternate mendesak Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengevaluasi kinerja Fathiyah, bahkan mencopotnya dari jabatan jika dinilai gagal membenahi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pulau terluar.

Desakan tersebut disampaikan menyusul meninggalnya seorang warga Pulau Moti yang disebut harus menunggu penjemputan menggunakan ambulans laut hingga sekitar 10 jam untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit di Kota Ternate.

Sekretaris Garda Muda Makayoa Kota Ternate, Hastomo B. Tawary, menilai kejadian tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelayanan kesehatan darurat, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan.

“Beberapa hari kemarin ada seorang warga Pulau Moti yang meninggal dunia lantaran menunggu ambulans laut selama kurang lebih 10 jam untuk dirujuk ke RSUD di Kota Ternate,” ujar Hastomo, Rabu (2/9/2026).

Menurut Hastomo, pengadaan ambulans laut oleh Pemerintah Kota Ternate dengan anggaran miliaran rupiah semestinya menjadi solusi untuk mempercepat proses evakuasi pasien dari pulau-pulau terluar menuju fasilitas kesehatan rujukan.

Karena itu, ia mempertanyakan efektivitas layanan tersebut apabila pasien dalam kondisi darurat masih harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan penjemputan.

“Untuk apa ambulans laut yang harganya miliaran rupiah kalau ketika masyarakat membutuhkan pertolongan justru harus menunggu berjam-jam?” katanya.

Hastomo menyebut keluhan terkait keterlambatan penjemputan pasien dari wilayah kepulauan bukan kali pertama terjadi.

Ia pun meminta Dinas Kesehatan Kota Ternate melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan ambulans laut, mulai dari kesiapan armada, mekanisme penerimaan laporan, koordinasi petugas hingga kecepatan respons terhadap pasien yang membutuhkan rujukan.

“Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang. Masyarakat di pulau terluar memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan layak,” tegasnya.

Menurut dia, kondisi geografis Kota Ternate yang terdiri atas wilayah kepulauan membutuhkan sistem pelayanan kesehatan yang tidak hanya tersedia, tetapi juga memiliki tingkat kesiapsiagaan tinggi dan mampu merespons kondisi darurat secara cepat.

Atas persoalan tersebut, Garda Muda Makayoa meminta Wali Kota Ternate turun tangan mengevaluasi kinerja Kadinkes Fathiyah Suma. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan pelayanan kesehatan, Hastomo meminta wali kota mengambil langkah tegas.

“Pak Wali Kota sudah sepatutnya mengevaluasi Kepala Dinkes. Kalau memang dinilai gagal menjalankan tugas dan pelayanan tidak maksimal, maka harus ada tindakan tegas, termasuk pencopotan,” ujarnya.

Hastomo juga mengingatkan amanat Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Ia berharap persoalan tersebut tidak berhenti sebagai polemik, tetapi menjadi momentum bagi Pemkot Ternate untuk membenahi sistem pelayanan kesehatan di wilayah pulau terluar, khususnya layanan rujukan melalui ambulans laut.

“Bila perlu, yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dinkes jika memang merasa tidak mampu memaksimalkan pelayanan. Untuk apa ambulans laut yang harganya miliaran rupiah kalau tidak maksimal digunakan untuk melayani masyarakat?” pungkasnya. (Tim)