TERNATE, KOWAR.CO.ID-Upaya memperkuat mutu dan pemerataan pendidikan di Maluku Utara masih dihadapkan pada tantangan geografis kepulauan. Persoalan akses dan transportasi, revitalisasi sekolah, penguatan pendidikan vokasi hingga kesiapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) menjadi agenda utama dalam Rapat Koordinasi Pendidikan Maluku Utara bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI di Ballroom Hotel Bela, Kota Ternate, Rabu (23/9/2026).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara, H. Abubakar Abdullah memaparkan capaian sekaligus tantangan pendidikan di hadapan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, RI Tatang Muttaqin serta sekitar 400 kepala SMA, SMK dan SLB se-Maluku Utara.
Salah satu yang dipaparkan Abubakar adalah program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut telah menjangkau 75 satuan pendidikan pada 2024 dan 2025.
Khusus jenjang SMA, sebanyak 35 sekolah masuk program revitalisasi pada 2025. Sementara pada 2026, sebanyak 16 sekolah telah memasuki tahap perjanjian kerja sama dan 29 sekolah lainnya diusulkan berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Untuk jenjang SMK, sebanyak 33 sekolah masuk program revitalisasi pada 2025. Program kemudian diperluas melalui sekolah yang telah memasuki tahap pelaksanaan maupun yang diusulkan untuk program berikutnya.
Abubakar menekankan pentingnya tata kelola dan akuntabilitas karena anggaran revitalisasi dikelola langsung oleh sekolah. Para kepala sekolah juga telah mendapat pembekalan dari aparat penegak hukum mengenai pengelolaan anggaran dan mitigasi risiko.
Di sisi lain, persoalan akses pendidikan masih menjadi perhatian. Kondisi geografis kepulauan membuat jarak dan transportasi menjadi kendala bagi sebagian siswa untuk mencapai sekolah.
“Masalah kita di sini soal akses dan soal transportasi,” ujar Abubakar.
Berdasarkan Rapor Pendidikan, angka partisipasi sekolah berada di kisaran 79 persen. Sementara Angka Partisipasi Murni (APM) berdasarkan data daerah masih sekitar 63 persen.
Untuk merespons persoalan tersebut, kebutuhan transportasi pendidikan telah dipetakan, termasuk usulan penambahan bus sekolah. Sekolah juga didorong memperkuat pencegahan putus sekolah melalui perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas pembelajaran dan pencegahan perundungan.
Sementara itu, Tatang Muttaqin menegaskan pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan penyediaan peralatan. Pendidikan harus mampu mengantarkan siswa menuju dunia kerja, perguruan tinggi maupun dunia usaha.
Khusus pendidikan vokasi, Tatang mendorong penguatan Teaching Factory agar pembelajaran SMK semakin dekat dengan praktik dan kebutuhan industri.
“Hal yang paling mahal di SMK adalah praktik,” kata Tatang.
Ia mencontohkan bengkel otomotif, restoran hingga penginapan bidang pariwisata yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana praktik siswa sekaligus dikembangkan menjadi kegiatan produktif sekolah.
Pengembangan SMK, kata Tatang, perlu disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan Maluku Utara, termasuk sektor perikanan, pariwisata dan pertambangan. Penguatan tersebut diarahkan melalui link and match dengan dunia industri, SMK empat tahun, SMK Go Global dan SMK berbasis kewilayahan.
Rapat juga membahas kesiapan pelaksanaan TKA. Hingga 22 September 2026, sebanyak 17.407 dari 19.406 siswa kelas XII telah mendaftar atau mencapai 89,71 persen.
Namun, keterbatasan perangkat komputer masih menjadi kendala di sejumlah sekolah. Di SMA Negeri 1 Ternate, sekitar 400 siswa kelas XII harus menggunakan sekitar 80 komputer sehingga pelaksanaan TKA dibagi dalam beberapa gelombang dan sesi.
Di sejumlah wilayah kepulauan, sekolah bahkan harus meminjam perangkat komputer dari sekolah lain untuk mendukung pelaksanaan TKA.
Tatang mengatakan kesiapan TKA perlu dibarengi penguatan literasi siswa. Menurutnya, siswa tidak hanya dituntut mampu berhitung, tetapi juga memahami informasi dan konteks soal.
Untuk siswa yang menghadapi kendala geografis, Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dikembangkan sebagai salah satu alternatif. Program tersebut telah berjalan dengan dukungan sarana pada sekolah induk.
Tatang menilai PJJ dapat menjadi pilihan bagi siswa yang sulit mengakses sekolah secara reguler akibat jarak dan kondisi geografis. Namun, pelaksanaannya tetap harus menjamin siswa memperoleh akses pembelajaran yang memadai.
Di sisi lain, Abubakar meminta seluruh kepala sekolah mengelola dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) secara transparan dan memastikan penggunaannya berdampak terhadap peningkatan akses serta mutu pembelajaran.
Tatang juga mengingatkan agar pelaksanaan revitalisasi bebas dari pungutan maupun potongan anggaran. Anggaran yang dialokasikan harus memberikan manfaat optimal bagi sekolah dan siswa.
“Kami menyadari bahwa pemerintah pusat tidak bisa berjalan sendiri. Keberhasilan transformasi pendidikan di Maluku Utara sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, sekolah, dan masyarakat,” pungkas Tatang. (Tim)
Tinggalkan Balasan