JAKARTA, KOWAR.CO.ID-Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terbarunya yang menunjukkan tren penurunan signifikan dalam penilaian publik terhadap kondisi politik nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026, hanya 13,5 persen responden yang menilai keadaan politik saat ini baik atau sangat baik.

Angka tersebut berbanding terbalik dengan persentase warga yang menilai kondisi politik buruk atau sangat buruk, yakni mencapai 42,8 persen. Sisanya, 33,6 persen responden menilai kondisi politik “sedang-sedang saja”, dan 10,2 persen menyatakan tidak tahu.

Tren Penurunan Sejak Akhir 2025

Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, dalam keterangan pers virtualnya pada Minggu (26/7/2026), menyoroti adanya pergeseran drastis opini publik dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

“Pada November 2025, terdapat 35,8 persen publik yang menilai keadaan politik baik. Lalu, pada Februari-Maret 2026, mereka yang menilai kondisi politik baik menurun menjadi 27,1 persen. Kini, survei terbaru di bulan Juli 2026 menampilkan bahwa publik yang menganggap kondisi politik baik tersisa 13,5 persen saja,” ujar Deni.

Deni menambahkan bahwa posisi penilaian publik kini telah berbalik. Jika pada akhir tahun lalu mayoritas masih memberikan respons positif, maka pada pertengahan 2026 ini, sentimen negatif jauh lebih dominan. “Ini konsisten kan, pembelahan sikapnya dari sisi politik maupun dari sisi ekonomi,” jelasnya.

Metodologi Survei

Survei ini melibatkan 749 responden yang merupakan warga Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki hak pilih. Responden dipilih secara acak (random sampling) dari seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dan telepon dengan margin of error sebesar +/- 3,7 persen.

Untuk memastikan perbedaan antar-kelompok jawaban signifikan secara statistik, SMRC menetapkan batas minimal perbedaan sebesar dua kali margin of error atau 7,4 persen. Dengan selisih nearly 30 poin antara yang menilai “baik” (13,5%) dan “buruk” (42,8%), temuan ini dianggap memiliki validitas statistik yang kuat.

Hasil ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi komunikasi politik dan kebijakan publik di tengah dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang. (Tim)