SOFIFI, KOWAR.CO.ID-Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatatkan kemajuan signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Angka kemiskinan di provinsi ini berhasil turun menjadi 5,59 persen pada Maret 2026, atau menurun 0,22 poin dibandingkan periode September 2025 yang sebesar 5,81 persen.
Keberhasilan ini tidak lepas dari eksekusi konsisten sejumlah program unggulan yang digagas oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly, dan Wakil Gubernur, H. Sarbin Sehe.
Hal tersebut diungkapkan Wagub Sarbin saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota di Sofifi, Selasa (11/8/2026).
“Kemiskinan bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan menyangkut martabat dan kesejahteraan hidup masyarakat kita,” ujar Sarbin Sehe.
Ia menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan merupakan hasil kerja sama sinergis antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta mitra pembangunan.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dalam tahun 2026, alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dinaikkan secara signifikan menjadi Rp 50 miliar dari sebelumnya Rp 30 miliar pada tahun 2025.
Selain itu, untuk mendukung akses pendidikan tinggi, diluncurkan Beasiswa Malut Bangkit yang menyasar 624 mahasiswa di 22 perguruan tinggi dengan anggaran Rp 1,18 miliar.
Di sektor kesehatan, Pemprov mengalokasikan dana sebesar Rp 21,75 miliar untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah menjangkau 411 ribu penerima manfaat, memastikan masyarakat lapisan bawah tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas.
Tidak hanya pada sektor sosial, pemerintah juga serius memperbaiki infrastruktur dasar dan menggerakkan ekonomi mikro. Jumlah penerima manfaat bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) meningkat drastis dari 700 unit pada 2025 menjadi 1.200 unit pada 2026. Untuk mendongkrak produktivitas usaha kecil, Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan kepada 232 pelaku usaha yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Sementara itu, untuk mendukung sektor agraris yang menjadi tulang punggung ekonomi banyak daerah di Malut, pemerintah juga memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa sprayer, traktor tangan, dan pupuk.
Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S. Adam, memaparkan bahwa rakor ini juga menjadi momentum untuk menyusun strategi tahun depan berdasarkan data proyeksi 2026.
Data menunjukkan disparitas antar daerah, di mana Kota Ternate memiliki proyeksi kemiskinan terendah yakni 2,34–2,98 persen, sementara Kabupaten Halmahera Timur masih berada di kisaran tertinggi yaitu 9,15-11,82 persen.
“Rakor ini menjadi data dasar bagi perangkat daerah dalam mengajukan usulan kegiatan pengentasan kemiskinan tahun mendatang,” jelas Sarmin.
Pemerintah Provinsi juga terus memperkuat basis data menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar intervensi bantuan lebih tepat sasaran.
Wagub Sarbin menutup acara dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi demi mewujudkan Maluku Utara yang sejahtera dan bebas dari kemiskinan ekstrem. (Tim)
Tinggalkan Balasan