SOFIFI, KOWAR.CO.ID-Dukungan fiskal pemerintah pusat mengalir ke Maluku Utara. Sebanyak Rp 397,8 miliar dana transfer disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan 10 kabupaten/kota.
Dana tersebut terdiri atas Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB-DBH) sebesar Rp 379,72 miliar dan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 18,07 miliar.
Atas penyaluran tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto serta pemerintah pusat.
“Atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Maluku Utara, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden dan Pemerintah Pusat atas dukungan fiskal melalui tambahan Dana Alokasi Umum serta penyaluran dana bagi hasil bagi provinsi dan kabupaten kota se-Maluku Utara,” ujar Sherly.
Menurut Sherly, tambahan dana tersebut bukan sekadar menambah angka dalam APBD. Dukungan fiskal itu sekaligus menjadi amanah dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menghadirkan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
“Bagi kami, tambahan anggaran bukan sekadar tambahan angka dalam APBD. Ini adalah tambahan tanggung jawab untuk menghadirkan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sherly memastikan dukungan anggaran tersebut akan dikelola secara efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dana itu akan diarahkan untuk memperkuat layanan dasar, konektivitas, serta berbagai prioritas pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mengakselerasi program prioritas nasional sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan Maluku Utara sebagai daerah kepulauan,” ujar Sherly.
Ia menegaskan karakter geografis Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan membutuhkan dukungan pembangunan yang mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting untuk memastikan setiap dukungan fiskal dapat diterjemahkan menjadi program yang memberi dampak nyata.
Sherly juga menegaskan Pemprov Malut tidak ingin dukungan anggaran tersebut berhenti pada pertanggungjawaban administratif semata. Pemerintah daerah dituntut menghasilkan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Terima kasih, Bapak Presiden, atas perhatian dan dukungannya untuk Maluku Utara. Amanah ini akan kami jawab bukan hanya dengan laporan, tapi dengan kerja dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat Maluku Utara,” tegasnya.
Berdasarkan rincian penyaluran, Pemprov Maluku Utara menerima sekitar Rp 61,58 miliar, seluruhnya berasal dari KB-DBH.
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi daerah dengan penyaluran terbesar, mencapai sekitar Rp 102,87 miliar, seluruhnya berasal dari KB-DBH.
Selanjutnya, Halmahera Timur menerima sekitar Rp 44,25 miliar, Halmahera Tengah Rp 41,34 miliar, Kepulauan Sula Rp 39,98 miliar, dan Halmahera Barat sekitar Rp 30,50 miliar.
Kemudian Kota Tidore Kepulauan memperoleh sekitar Rp 25,39 miliar, Pulau Morotai Rp 17,16 miliar, Pulau Taliabu Rp 15,03 miliar, Halmahera Utara Rp 11,02 miliar, dan Kota Ternate sekitar Rp 8,61 miliar.
Selain KB-DBH, sejumlah daerah juga memperoleh tambahan DAU. Halmahera Tengah mendapatkan sekitar Rp 9,38 miliar, sedangkan Pulau Morotai sekitar Rp 8,65 miliar.
Secara keseluruhan, penyaluran mencapai Rp 397.803.256.000, terdiri atas KB-DBH sebesar Rp 379.723.911.000 dan tambahan DAU sebesar Rp 18.079.345.000.
Tambahan transfer tersebut memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan publik, menjalankan program pembangunan, serta memenuhi kebutuhan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi Pemprov Malut, dukungan tersebut juga menjadi momentum untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin efektif dan setiap rupiah yang diterima memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, ucapan terima kasih Sherly kepada Presiden Prabowo tidak berhenti pada apresiasi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kini menghadapi pekerjaan berikutnya memastikan dana tersebut benar-benar berubah menjadi kerja, pembangunan, dan hasil yang dirasakan masyarakat. (Tim)
Tinggalkan Balasan