TERNATE, KOWAR.CO.ID-Ekonom Universitas Khairun (Unkhair) Maluku Utara, Mukhtar Adam, menyoroti tren pertumbuhan keuangan negara pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertumbuhan pendapatan negara tercatat melambat, sementara belanja dan stok utang pemerintah terus meningkat.
Mukhtar Adam membandingkan pertumbuhan pendapatan, belanja, stok utang, dan pembiayaan utang pada tiga periode pemerintahan, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), Presiden Joko Widodo (2015-2024), serta Presiden Prabowo Subianto pada periode 2025-2026.
Pada era SBY, pendapatan negara tumbuh rata-rata 16,05 persen per tahun. Angka tersebut kemudian turun menjadi 7,33 persen per tahun pada era Jokowi dan kembali melambat menjadi 4,94 persen pada periode awal pemerintahan Prabowo.
Di sisi lain, belanja negara pada periode 2025–2026 tumbuh 6,11 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan negara yang berada di level 4,94 persen.
Artinya, terdapat selisih sekitar 1,17 poin persentase antara pertumbuhan belanja dan pendapatan negara pada awal pemerintahan Prabowo.
Perubahan juga terlihat pada pembiayaan utang. Pada periode SBY, pembiayaan utang tumbuh rata-rata 39,71 persen per tahun. Angka tersebut turun menjadi 7,99 persen pada era Jokowi dan berada di level 7,26 persen pada periode Prabowo 2025-2026.
Sementara itu, pertumbuhan stok utang pemerintah pada era Jokowi tercatat paling tinggi, yakni rata-rata 12,05 persen per tahun. Pada era SBY, pertumbuhan stok utang berada di angka 7,26 persen.
Memasuki periode pemerintahan Prabowo, stok utang pemerintah tercatat meningkat dari Rp 9.637,90 triliun pada akhir 2025 menjadi sekitar Rp 10.293 triliun pada Juni 2026.
Kenaikan tersebut mencapai sekitar Rp 655,10 triliun, atau 6,80 persen.
Dari sisi pendapatan, penerimaan negara meningkat dari Rp 3.005,10 triliun pada 2025 menjadi Rp 3.153,60 triliun pada 2026. Kenaikannya mencapai Rp 148,50 triliun, atau 4,94 persen.
Pada periode yang sama, belanja negara naik dari Rp 3.621,30 triliun menjadi Rp 3.842,70 triliun, atau bertambah sekitar Rp 221,40 triliun.
Kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan belanja negara lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Dalam pengelolaan fiskal, selisih ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi ruang fiskal pemerintah.
Mukhtar Adam menilai perbandingan antarperiode pemerintahan penting untuk melihat perubahan arah kebijakan fiskal secara lebih utuh.
Pada era SBY, pertumbuhan pendapatan dan belanja relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan stok utang. Sementara pada era Jokowi, pertumbuhan stok utang berada di atas pertumbuhan pendapatan negara.
Sedangkan pada awal pemerintahan Prabowo, pertumbuhan pendapatan tercatat lebih rendah dibandingkan pertumbuhan belanja.
Kondisi tersebut membuat kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan negara menjadi faktor penting dalam menjaga ruang fiskal. Semakin kuat pertumbuhan pendapatan, semakin besar kemampuan pemerintah membiayai belanja tanpa meningkatkan ketergantungan pada pembiayaan utang.
Meski demikian, angka 2026 dalam analisis tersebut masih bersifat parsial hingga Juni 2026 sehingga belum dapat menggambarkan kinerja fiskal pemerintah untuk satu tahun penuh.
Analisis Mukhtar Adam menggunakan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK periode 2004-2024, Nota Keuangan dan APBN 2015-2026, serta data Kementerian Keuangan. (Tim)
Tinggalkan Balasan