TERNATE, KOWAR.CO.ID-Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Maluku Utara, Zen Kasim, membantah tudingan bahwa aset daerah berupa speedboat dibiarkan terbengkalai hingga hanyut.
Zen menjelaskan insiden tersebut murni akibat faktor cuaca ekstrem yang memutus tali tambatan, sementara isu tunggakan honor tenaga honorer telah diselesaikan melalui mekanisme pembayaran baru via outsourcing yang mulai berlaku September 2026.
Klarifikasi ini disampaikan Zen menanggapi laporan Nahkoda Sofyan Abdulah yang sebelumnya viral mengeluhkan kondisi speedboat instansi yang rusak parah dan tunggakan gaji selama 8-9 bulan.
Sofyan menyebut kaca kapal pecah, komponen mesin hilang, serta dirinya tidak menerima hak finansial sejak Desember 2025.
“Tuduhan terbengkalai itu tidak tepat. Kapal hanyut karena tali tambatan putus saat angin kencang dan ombak besar beberapa waktu lalu. Kami sudah beli tali pengganti,” tegas Zen Kasim saat meninjau kondisi speedboat yang berlokasi di ṣamping Mesjid Raya Ternate, Jumat (28/8/2026).
Zen meluruskan lokasi pengamanan aset tersebut. Speedboat itu tidak dibiarkan hanyut di tengah laut, melainkan diamankan ke wilayah Sidangoli. Langkah ini diambil karena ABK yang bertugas menjaga kapal merupakan warga setempat, sehingga memudahkan pemantauan sambil menunggu perbaikan.
Terkait isu ketenagakerjaan, Zen mengakui adanya keterlambatan pembayaran honor yang berlangsung hingga delapan bulan. Ia menilai durasi ini lebih panjang dibandingkan dinas lain di lingkungan Pemprov Maluku Utara.
Namun, ia menegaskan hambatan tersebut bersifat teknis administratif akibat kesalahan input kode rekening saat transisi sistem pembayaran pada Juli lalu.
“Sistem lama dibayar langsung dari dinas, sekarang lewat pihak ketiga (outsourcing). Setelah data diperbaiki, pembayaran bagi pegawai SPID, honorer, cleaning service, hingga sopir dipastikan cair mulai September,” ujarnya.
Zen juga menjelaskan alasan minimnya perawatan fisik speedboat. Anggaran operasional untuk satu unit kapal sangat terbatas, yakni hanya Rp 20 juta per tahun yang dialokasikan khusus untuk Bahan Bakar Minyak (BBM).
Perawatan mesin berada di pos anggaran terpisah dan jarang digunakan karena intensitas operasional rendah, kecuali saat tanggap bencana.
“Kapal memang jarang dipakai karena kondisi fisik seperti kaca belum diperbaiki. Jadi, fokus anggaran hanya untuk BBM jika ada kebutuhan mendesak,” jelasnya.
Dengan penjelasan tersebut, Dinsos Malut berharap isu kesejahteraan pegawai dan pengelolaan aset dapat tertutup, seiring berjalannya sistem pembayaran baru yang lebih tertib dan transparan. (Tim)
Tinggalkan Balasan