TERNATE, KOWAR.CO.ID-Di balik gemerlap proyek infrastruktur Jalan Trans Kie Raha yang terus digenjot oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, tersembunyi kebijakan kontroversial yang dinilai mematikan harapan ribuan pasien gangguan jiwa.
Rencana penggabungan Rumah Sakit Jiwa Sofifi ke dalam Rumah Sakit Umum Sofifi kini menjadi sorotan tajam setelah LSM Gabungan Insan Pers (GIPERS) Malut menuding adanya praktik transaksi kepentingan terselubung di balik kebijakan tersebut.
Ketua LSM GIPERS Malut, Iskar Mansur, tidak ragu menyebut rencana merger ini sebagai bukti nyata bahwa Pemprov di bawah komando Gubernur Sherly Tjoanda telah menempatkan aspal jalan raya jauh lebih tinggi nilainya daripada nyawa manusia.
“Ini bukan lagi soal efisiensi birokrasi, tapi soal siapa yang diuntungkan,” tegas Iskar melalui siaran pers, Jumat (28/82026).
Iskar menduga kuat bahwa dorongan keras terhadap proyek Jalan Trans Kie Raha, yang manfaat ekonominya bagi rakyat kecil masih dipertanyakan, dilakukan dengan mengorbankan aset vital daerah seperti RSJ Sofifi.
Ia menyoroti ironi sikap pemerintah daerah. Di satu sisi, Gubernur Sherly Tjoanda diduga berjuang mati-matian untuk merealisasikan proyek jalan raksasa tersebut.
Di sisi lain, RSJ Sofifi yang telah beroperasi bertahun-tahun dan bahkan berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah justru diancam eksistensinya melalui skema penggabungan.
“Gubernur begitu bersemangat untuk Jalan Trans Kie Raha, tapi mengapa RSJ Sofifi yang sudah berjalan baik malah ingin digabung? Apakah aspal itu lebih penting dari pada kesehatan dan nyawa masyarakat?” tanya Iskar secara retoris.
Pertanyaan tersebut menyiratkan adanya prioritas yang salah arah dan berpotensi merugikan publik demi kepentingan segelintir pihak.
Menurut Iskar, penggabungan RSJ ke RSU bukanlah solusi medis, melainkan langkah politis yang berisiko menurunkan kualitas layanan khusus bagi pasien jiwa.
Langkah ini dikhawatirkan hanya akan membuat anggaran kesehatan terserap untuk kebutuhan administratif merger, sementara dana besar tetap mengalir deras ke proyek infrastruktur.
Menyikapi dugaan kuat adanya permainan kepentingan di balik kebijakan ini, LSM GIPERS tidak hanya berhenti pada kritik verbal. Mereka secara terbuka mendesak 45 anggota DPRD Maluku Utara untuk menolak rencana penggabungan tersebut dalam sidang paripurna mendatang.
Iskar memberikan peringatan keras bahwa jika DPRD tetap bersikap abai dan menyetujui kebijakan yang dianggap tidak manusiawi ini, GIPERS siap menggerakkan massa untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap kinerja seluruh anggota dewan.
“Kesehatan lebih mahal harganya dari segalanya. Rakyat Moloku Kie Raha sudah cukup dibebani kebijakan yang tidak memanusiakan manusia. Jangan ditambah lagi dengan kebijakan yang mencurigakan ini,” pungkas Iskar.(Tim)
Tinggalkan Balasan