TERNATE, KOWAR.CO.ID-Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Maluku Utara mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi kekuatan ekonomi lokal, bukan sekadar objek dalam berbagai program dan kegiatan.
Karateker Ketua Depidar SOKSI Maluku Utara, Edi Langkara, mengatakan penguatan UMKM tidak cukup dilakukan melalui kegiatan promosi dan pameran. Pelaku usaha membutuhkan advokasi agar memiliki akses yang lebih luas terhadap modal, pasar, pendampingan, dan perlindungan usaha.
“UMKM jangan hanya dijadikan objek kegiatan. Mereka harus menjadi subjek pembangunan,” kata Edi Langkara kepada KOWAR.CO.ID, Kamis (10/9/2026).
Menurut Edi, sejumlah persoalan masih dihadapi pelaku UMKM, mulai dari keterbatasan modal, akses pasar, kemampuan pengelolaan usaha hingga minimnya informasi mengenai program pemerintah.
Karena itu, SOKSI mendorong fungsi advokasi untuk menjembatani kepentingan pelaku UMKM dengan pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kalau hanya memberikan ruang untuk berjualan, itu belum cukup. Kita harus ikut memperjuangkan bagaimana mereka mendapatkan akses dan kesempatan untuk berkembang,” ujarnya.
Edi mengatakan persoalan UMKM tidak boleh berhenti sebagai keluhan di lapangan. Aspirasi pelaku usaha harus dibawa ke ruang kebijakan agar program pemerintah dapat menjawab kebutuhan mereka.
Ia menegaskan SOKSI tidak hanya ingin memperjuangkan bantuan bagi UMKM, tetapi mendorong terbentuknya ekosistem usaha yang memungkinkan pelaku usaha kecil tumbuh, mandiri, dan memiliki daya saing.
“Yang kita perjuangkan bukan hanya bantuan. Kita ingin ada ekosistem yang membuat UMKM bisa tumbuh dan mandiri,” katanya.
Menurut Edi, penguatan UMKM juga berkaitan dengan kondisi kelas menengah dan buruh. Ketiganya merupakan bagian penting dalam membangun ekonomi kerakyatan.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan sampai ke masyarakat. UMKM tumbuh, buruh terlindungi, kelas menengah kuat. Itu bagian dari ekonomi kerakyatan,” ujar Edi.
SOKSI Maluku Utara selanjutnya akan mendorong forum dialog, pendampingan, dan komunikasi dengan pemangku kebijakan sebagai bagian dari kerja organisasi dalam memperkuat UMKM.
Edi berharap pelaku usaha kecil tidak hanya dilibatkan ketika pemerintah atau organisasi menggelar kegiatan, tetapi juga diberi ruang dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha mereka.
“UMKM harus menjadi subjek pembangunan. Suara mereka harus masuk dalam kebijakan,” kata Edi. (Tim)
Tinggalkan Balasan