TERNATE, KOWAR.CO.ID-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Ternate membuka sejumlah catatan terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Retribusi daerah yang realisasinya masih jauh dari target menjadi salah satu sorotan utama.
Catatan itu disampaikan Fahrizal S. Teng saat membacakan pemandangan umum Fraksi PKB dalam rapat paripurna DPRD Kota Ternate, Jumat (25/9/2026).
Setelah menelaah dokumen RAPBD-P 2026 dan pidato Wali Kota Ternate terkait pengantar Nota Keuangan, Fraksi PKB menilai perubahan APBD harus mampu menjawab kemampuan fiskal daerah sekaligus kebutuhan riil masyarakat.
Di sektor pendapatan, PKB meminta Pemerintah Kota Ternate tidak mengendurkan upaya mengejar target. Seluruh potensi pendapatan daerah dinilai harus dioptimalkan, terutama menjelang berakhirnya tahun anggaran.
“Upaya-upaya pengelolaan pendapatan daerah harus terus dimaksimalkan di sisa beberapa bulan terakhir, karena realisasi pendapatan daerah, khususnya retribusi daerah, masih jauh dari target yang ditetapkan,” kata Fahrizal.
Menurutnya, kemandirian fiskal tidak cukup dibangun dengan mengandalkan dana transfer. Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki.
Fraksi PKB juga menyoroti kenaikan pendapatan transfer sebesar Rp25,56 miliar dalam APBD Perubahan. Pemerintah Kota Ternate diminta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar dana transfer dapat direalisasikan sesuai estimasi.
“Di beberapa bulan ke depan, dana transfer dapat disalurkan secara bertahap dan target pendapatan transfer sesuai yang diestimasi oleh Pemerintah Kota Ternate dapat direalisasikan,” ujarnya.
Persoalan berikutnya adalah belanja daerah.
PKB meminta setiap perubahan dan penyesuaian anggaran belanja tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat yang mendesak serta persoalan pembangunan yang dihadapi Kota Ternate.
Belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga, kata Fahrizal, harus dilaksanakan secara konsisten berdasarkan kondisi objektif dan kebutuhan riil daerah.
“Memfokuskan dan memprioritaskan penggunaan belanja kepada kebutuhan masyarakat yang mendesak serta dapat menjawab permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadapi saat ini,” tegasnya.
Fraksi PKB juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan dasar. Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diminta tetap menjadi prioritas dalam perubahan anggaran.
Perhatian khusus diberikan kepada tiga pulau terluar Kota Ternate, yakni Hiri, Moti dan Batang Dua.
PKB meminta pemerintah daerah tetap menjaga standar pelayanan optimal di tiga wilayah tersebut. Keterbatasan geografis, kata Fraksi PKB, harus direspons dengan kebijakan anggaran yang memastikan kebutuhan masyarakat kepulauan tetap terlayani.
Selain substansi anggaran, PKB mengingatkan Pemerintah Kota Ternate agar memperhatikan siklus penyampaian RAPBD Perubahan. Ketepatan waktu dinilai penting agar DPRD memiliki ruang pembahasan yang cukup dan tidak tersandera oleh keterbatasan waktu.
“Fraksi PKB penting mengingatkan Pemerintah Kota Ternate untuk ke depannya dapat memperhatikan siklus penyampaian RAPBD Perubahan Tahun 2026, agar pembahasan di DPRD berjalan efektif,” ujar Fahrizal.
Secara normatif, Fraksi PKB menilai penyusunan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2026 telah melalui tahapan perencanaan anggaran, termasuk pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS dan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD.
Selanjutnya, Fraksi PKB menyerahkan pembahasan substansi dan materi Ranperda Perubahan APBD 2026 kepada Badan Anggaran DPRD Kota Ternate untuk dibahas, dikaji dan dikoreksi sesuai mekanisme serta tata tertib DPRD.
PKB menegaskan akan mengawal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RAPBD Perubahan 2026, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Bagi Fraksi PKB, perubahan APBD bukan sekadar mengubah angka dalam postur anggaran. Pendapatan harus digenjot, sementara belanja harus dipastikan tepat sasaran dan menjawab kebutuhan publik, termasuk masyarakat di tiga pulau terluar Kota Ternate. (Tim)
Tinggalkan Balasan