TERNATE, KOWAR.CO.ID-Institut Kata Rakyat Maluku Utara meminta DPRD Kota Ternate menghentikan polemik internal dan kembali fokus mengurus kepentingan publik. Dinamika internal lembaga legislatif dinilai justru membuat perhatian terhadap sejumlah persoalan masyarakat terpinggirkan.
Desakan itu disampaikan Direktur Institut Kata Rakyat Maluku Utara, Ikhwanul Kiraam J. Saleh, saat menggelar aksi di halaman Kantor DPRD Kota Ternate, Kamis (25/9/2026).
Massa tiba sekitar pukul 10.00 WIT menggunakan mobil pikap yang dilengkapi sound system. Mereka diterima Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate Amin Subuh, Wakil Ketua II Jamian Kolengsusu, serta anggota DPRD Muslim Sahil, Tasman Balak, Irawati Nurman dan Haryanto Hanadar.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Ikhwanul menyoroti polemik internal yang belakangan mencuat ke ruang publik.
Menurut dia, para wakil rakyat semestinya lebih banyak menggunakan energi untuk mengawal persoalan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Belakangan ini, para wakil rakyat menyuguhkan panggung politik yang tidak pro terhadap kepentingan dan permasalahan rakyat Ternate,” katanya.
Ikhwanul menilai pertengkaran internal hingga aksi saling melapor ke aparat penegak hukum tidak semestinya menjadi tontonan publik. Kondisi tersebut, kata dia, dapat mengganggu tatanan demokrasi dan membuat masyarakat muak.
“Kami meminta stop pertengkaran, stop polemik, stop saling melapor dan stop saling curhat. Rakyat tidak butuh Anda semua bertengkar di lingkaran pusat kekuasaan yang Anda sendiri nikmati. Rakyat tidak butuh itu semua,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan anggota DPRD Kota Ternate, termasuk Nurjaya Hi. Ibrahim dan jajaran pimpinan dewan, agar kembali memusatkan perhatian pada persoalan publik.
Ikhwanul menyebut sejumlah masalah yang menurutnya membutuhkan perhatian serius DPRD. Di antaranya pengelolaan sampah, penertiban parkir liar, pembaruan database desil warga tidak mampu dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Persoalan petani Kota Ternate juga menjadi sorotan. Ia menyinggung akurasi data bantuan sosial, minimnya infrastruktur jalan tani di kawasan lereng dan perbukitan serta persoalan irigasi.
Menurut Ikhwanul, persoalan tersebut jauh lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat sehingga harus mendapat pengawasan dan perhatian dari lembaga legislatif.
Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate Amin Subuh menyambut baik kritik tersebut. Ia mengatakan sejumlah persoalan yang disampaikan massa sebenarnya telah menjadi perhatian DPRD.
“Terima kasih atas kehadiran adik-adik kami di sini. Tuntutan adik-adik ini sangat mulia. Tapi sebenarnya, apa yang menjadi kegelisahan adik-adik sudah dilakukan teman-teman anggota dewan, tapi kita akan lebih maksimal lagi,” tandas Amin.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate Jamian Kolengsusu menegaskan DPRD tetap bekerja untuk kepentingan masyarakat. Ia mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas lembaga legislatif.
“Saya akui bahwa kerja-kerja DPRD sudah maksimal, mungkin pemerintah juga sudah maksimal tapi kalau ada kekurangan itu manusiawi dan kami ke depannya akan lebih maksimal,” katanya.
Politikus Partai Gerindra itu menilai aksi Institut Kata Rakyat kali ini berbeda dari demonstrasi yang biasanya diarahkan kepada DPRD.
“Kalau banyak demo itu selalu demo menyalahkan terutama lembaga DPRD. Tapi kali ini, demo memberikan saran ke DPRD untuk fokus kerja, jangan terlalu banyak polemik di media sosial. Ini salah satu kritik yang betul-betul menyentuh di hati kami,” pungkasnya. (Tim)
Tinggalkan Balasan