TERNATE, KOWAR.CO.ID-Kinerja retribusi daerah Kota Ternate kembali menjadi sorotan DPRD. Retribusi parkir dan pasar dinilai belum maksimal menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski dua sektor tersebut memiliki potensi penerimaan yang cukup besar.
Sorotan itu disampaikan Fraksi Gabungan Persatuan Bintang Amanah DPRD Kota Ternate terhadap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Juru Bicara Fraksi Persatuan Bintang Amanah, Ridwan AR, menyampaikan sorotan tersebut dalam pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2026. Jumat (25/9/2026).
Fraksi menilai persoalan retribusi masih menjadi salah satu titik yang perlu dibenahi dalam upaya meningkatkan PAD. Pasalnya, ketika sejumlah sektor pajak daerah mampu mencatatkan realisasi positif bahkan melampaui target, kinerja retribusi justru dinilai belum sebanding.
“Fraksi kami melihat sektor pajak daerah sering kali mencatatkan performa positif, bahkan melebihi 100 persen, namun total PAD terseret turun akibat performa retribusi daerah yang sering kali hanya terealisasi di bawah rata-rata,” demikian pandangan fraksi.
Fraksi meminta Pemkot Ternate tidak berhenti pada penetapan target retribusi dalam dokumen anggaran. Pemerintah diminta memastikan potensi penerimaan di lapangan benar-benar terdata dan dikelola secara maksimal.
Dishub dan Disperindag secara khusus didorong melakukan intensifikasi terhadap titik-titik potensial penerimaan, terutama retribusi parkir dan pasar.
Menurut fraksi, akurasi data menjadi salah satu kunci. Tanpa basis data potensi yang jelas, target retribusi dikhawatirkan hanya menjadi angka administratif tanpa menggambarkan kemampuan penerimaan yang sebenarnya.
“Pemkot didorong menyajikan basis data potensi riil yang akurat, bukan sekadar menetapkan target di atas kertas,” tegas fraksi.
Selain memperbaiki pendataan, Fraksi Persatuan Bintang Amanah mendorong pemerintah daerah memperkuat sistem pemungutan berbasis digital.
Digitalisasi dinilai dapat meningkatkan transparansi, memperkecil celah kebocoran dan mengurangi interaksi langsung dalam proses pemungutan. Fraksi mendorong optimalisasi alat perekam transaksi atau tapping box pada sektor perhotelan dan restoran serta penerapan sistem e-parking.
Fraksi juga meminta Pemkot Ternate mengevaluasi kinerja OPD pengelola PAD yang secara periodik tidak mampu memenuhi target pendapatan.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar rendahnya realisasi retribusi tidak terus berulang tanpa ada langkah korektif yang jelas.
Bagi Fraksi Persatuan Bintang Amanah, persoalan retribusi bukan sekadar rendahnya angka realisasi. Pemerintah perlu membenahi rantai pengelolaan mulai dari pendataan potensi, penetapan target, mekanisme pemungutan hingga pengawasan.
Potensi penerimaan daerah, kata fraksi, jangan hanya tercatat dalam dokumen APBD. Potensi tersebut harus benar-benar dikonversi menjadi penerimaan yang masuk ke kas daerah.
Fraksi Gabungan Persatuan Bintang Amanah meminta optimalisasi retribusi ditempatkan sebagai bagian penting dalam memperkuat kapasitas fiskal Kota Ternate, dengan mengedepankan akurasi data, transparansi serta pengawasan terhadap seluruh proses penerimaan daerah. (Tim)
Tinggalkan Balasan