TERNATE, KOWAR.CO.ID-Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Maluku Utara yang semula dijadwalkan Oktober 2026, diundur hingga November.

Karateker Ketua Depidar SOKSI Maluku Utara, Edi Langkara, mengatakan perubahan jadwal tersebut dilakukan karena agenda Ketua Umum Depinas SOKSI, Mukhamad Misbakhun, cukup padat dan bertepatan dengan agenda Rapimnas DPP Partai Golkar.

“Memang rencana dilaksanakan bulan Oktober. Namun agendanya Ketum Depinas padat karena bertepatan dengan agenda Rapimnas DPP Partai Golkar, maka diundur bulan November,” kata Edi Langkara kepada KOWAR.CO.ID, Rabu (30/9/2026).

Lihat Juga:
Musda Depidar SOKSI Malut Diundur ke November

Meski jadwal Musda bergeser, persiapan kegiatan tetap berjalan. Salah satu yang dimatangkan yakni penataan teknis pelibatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari kabupaten dan kota di Maluku Utara.

Pelaku UMKM nantinya diberikan ruang dalam rangkaian kegiatan sebelum agenda utama Musda berlangsung. Penataan teknis dilakukan agar keterlibatan pelaku usaha berjalan tertib, termasuk melalui agenda sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Termasuk penataan teknis UMKM. Kita ingin pelaku usaha dari kabupaten dan kota bisa terlibat dalam rangkaian kegiatan sebelum Musda,” ujar Edi.

Lihat Juga:
SOKSI Malut Dorong Pelaku UMKM Jadi Kekuatan Ekonomi Lokal

Selain UMKM, sejumlah organisasi dan asosiasi dunia usaha juga direncanakan dilibatkan, di antaranya Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Menurut Edi, pelibatan UMKM dan organisasi dunia usaha tersebut diharapkan membuat rangkaian Musda tidak hanya menjadi agenda konsolidasi internal organisasi, tetapi juga membuka ruang interaksi dengan pelaku usaha dan masyarakat.

Musda Depidar SOKSI Maluku Utara direncanakan dihadiri Ketua Umum Depinas SOKSI, Mukhamad Misbakhun, yang juga Ketua Komisi XI DPR RI.

Dengan pengunduran jadwal tersebut, panitia memiliki waktu untuk mematangkan teknis pelaksanaan, termasuk memastikan keterlibatan UMKM, dunia usaha dan agenda sosialisasi KUR dapat berjalan sesuai rencana.